Pada 2020, ketika Komnas HAM menetapkan Tragedi Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat, mereka menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII
Nyatanya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Peristiwa 1965, Hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil dan tuntas.
Pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan oleh aparat, negara maupun masyarakat, secara kuantitas terus meningkat. Hal ini disebabkan belum adanya penyelesaian secara tuntas mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, meskipun kita memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sebelumnya, Ganjar menyinggung empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Ganjar pun bertanya apakah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan menyelesaikan rekomendasi DPR tersebut? Salah satu butirnya adalah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Penyelesaian kasus ini yaitu dengan melakukan investigasi dan menyusun peraturan guna melindungi hak-hak rakyat oleh Komnas HAM. Baca juga: 5 Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya di Indonesia yang dijelaskan di atas bisa dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi di masa depan.

Dalam jumpa pers Kamis (25/11), Mahfud mengungkap ada 13 kasus pelanggaran HAM di Papua - sesuai rekomendasi Komnas HAM - yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. 19 Desember 2018 Cara Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Oleh: Tim Klinik Hukumonline Bacaan 2 Menit Hukumonline Masih dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia, pada penghujung bulan Desember ini #BeginiHukumnya hadir dengan edisi khusus seputar Hak Asasi Manusia (HAM) bersama ahlinya yaitu Haris Azhar. Pada 12 Mei 1998, sekitar 6.000 massa yang terdiri atas mahasiswa, staf, dan dosen, melakukan aksi damai dari Kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Aksi mahasiswa dihalangi oleh pihak Polri di depan kantor wali kota Jakarta Barat, yang kemudian mendapat RjJNDy.
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/145
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/201
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/290
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/439
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/309
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/411
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/283
  • 6jd9nm9f5t.pages.dev/438
  • cara menyelesaikan kasus pelanggaran ham